RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bima 2015

Mar. 8, 2007


Posted by The Sophisticated Team of BKP

Kewajiban negara untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang memenuhi prinsip beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) telah diamanatkan dalam Undang - Undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pangan. Kewajiban ini berlaku untuk seluruh jenjang pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui kemandirian pangan dan menetapkan kebijakan terkait kedaulatan pangan. Kemandirian pangan bermakna bahwa ketersediaan pangan yang beragam harus dapat diproduksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya ekonomi serta kearifan budaya lokal dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sedangkan kedaulatan pangan bermakna bahwa pemerintah mempunyai hak secara mandiri untuk menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak rakyat atas pangan yang cukup dn berkelanjutan serta memberikan hak bagi rakyat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
Implementasi kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub-sistem ketahanan pangan, yang mencakup: (1) Sub-sistem ketersediaan pangan; (2) Sub-sistem keterjangkauan pangan; serta (3) Sub-sistem konsumsi pangan dan gizi. Dengan demikian, kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan diarahkan untuk mengusahakan pencapaian ketahanan pangan bagi Negara hingga tingkat perseorangan dengan berlandaskan pada kemandirian dan kedaulatan pangan.
Upaya pemenuhan kemandirian pangan di Kabupaten Bima selama lima tahun terakhir baik dari segi ketersediaan maupun dari aspek distribusi dan pemanfaatan pangan dilakukan baik dengan dukungan anggaran APBD maupun melalui Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan, dengan kegiatan-kegiatan meliputi pengembangan bantuan modal kelompok, maupun sarana prasarana ketahanan pangan baik berupa lumbung cadangan pangan maupun lantai jemur. Keberhasilan aspek distribusi sangat didukung oleh pengembangan sarana prasarana wilayah kabupaten Bima, baik jalan dan jembatan maupun sarana prasara lainnya seperti rumah potong, pasar induk maupun pasar-pasar distribusi. Hal ini mengingat bahwa komoditas bahan pangan bersifat musiman, mudah rusak dan terkonsentrasi di wilayah-wilayah sentra produksi. Pendistribusian kepada wilayah haruslah dalam waktu yang tepat agar tidak mengurangi kualitas dan menurunkan harga bahan pangan.
Beberapa tantangan besar dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dimasa yang akan datang antara lain semakin berkurangnya lahan akibat pengembangan pemukiman dan pemanfaatan non-pertanian lainnya, serta semakin naiknya harga pangan pokok. Selain itu menurunnya harga pangan pokok pada musim panen mengakibatkan petani tidak mendapatkan keuntungan dari kondisi melimpahnya hasil panen. Hal ini perlu diantisipasi secara terpadu oleh berbagai pihak melalui dewan ketahanan pangan daerah sebagai upaya untuk menghindari timbulnya resiko rawan pangan baik secara local maupun regional.

Download RENSTRA BKP Kabupaten Bima 2016-2020

RENSTRA.pdf