PENGEMBANGAN KAWASAN MANDIRI PANGAN

Kabupaten Bima 2016

Mar. 8, 2007


Posted by The Sophisticated Team of BKP

I. LATAR BELAKANG
a. Dasar Hukum

    1. Undang-Undang Nomor 18  Tahun 2012 tentang Pangan
    2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;

    3. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

    4. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima;

    5. Peraturan Bupati Bima Nomor 5 tahun 2011 tentang Tugas pokok, fungsi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Bima.

    6. Rencana Strategis Badan Ketahanan Kabupaten Bima Tahun 2016-2020

b. Gambaran Umum
Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan berkaitan dengan ketersediaan pangan, yaitu tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri atau sumber lainnya. Untuk mencapai kondisi tersebut, ada 4 aspek yang perlu diperhatikan,  yaitu: 1) kecukupan ketersediaan pangan, 2) stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun, 3) aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan, serta 4) kualitas/keamanan pangan.
Kemandirian dan ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga ada beberapa stake holder yang perlu dipertimbangkan peran sertanya yaitu lembaga-lembaga informal yang peduli terhadap ketahanan pangan, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga keuangan dan masyarakat sendiri.
Beberapa tantangan besar dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dimasa yang akan datang antara lain semakin berkurangnya lahan akibat pengembangan pemukiman dan pemanfaatan non-pertanian lainnya, serta semakin naiknya harga pangan pokok, untuk itu ketahanan pangan adalah bagaimana masyarakat mampu mengupayakan sesuatu atau banyak hal untuk memenuhi kebutuhan pangannya.
Inti ketahanan pangan sebaiknya diletakkan pada bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong terbangunnya pusat-pusat stock sampai tingkat desa dan menciptakan sistem produksi dan pemasaran yang efisien.


c. Alasan Kegiatan dilaksanakan
Selama ini perencanaan kegiatan yang terkait ketahanan pangan masih sering tidak terintegrasi dan holistik, salah satunya dapat dilihat dari fenomena pembentukan kelompok yang hanya berorientasi pada adanya program atau bantuan pemerintah dan sifatnya yang tidak berkelanjutan. Ini karena pembentukan kelompok tidak didasarkan pada kajian-kajian yang holistik terhadap inti permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemenuhan harapan-harapan yang hanya bersifat insidental dan transien.
Untuk menyikapi hal tersebut sebaiknya perlu didorong agar masyarakat dapat memikirkan dirinya, lingkungannya, memahami posisinya, mampu berkesimpulan, mampu merencanakan upaya penanganan secara terorganisir, mampu membuat keputusan bersama, mampu memelihara komitmen, mampu menerapkan prinsip-prinsip manajemen dalam menangani persoalan khususnya persoalan ketahanan pangan.
Masyarakat yang sudah memiliki kesadaran-kesadaran seperti tersebut di atas akan lebih mudah bekerjasama dalam sebuah sistem yang lebih terorganisir sehingga masyarakat bisa membentuk instrumen pembelaan dan advokasi berdasarkan kebutuhan mereka. Instrumen inilah yang akan membantu mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan program-program pemerintah pada kawasannya.
Sebagai tahap awal dari pembentukan kawasan yang mandiri pangan, Pembentukan lembaga Masyarakat pengawas ketahanan Pangan menjadi salah satu bentuk rencana strategis Badan Ketahanan Pangan Kab Bima Tahun 2016-2020 dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ketahanan pangan untuk mencapai kemandirian dan ketahananan pangan sesuai visi misi Badan Ketahanan Pangan.
Lembaga ini akan menjadi mitra bagi pemerintah dalam merumuskan permasalahan, kebutuhan dan harapan masyarakat dan membantu mengkoordinasikan dan mengsinkronkan program yang dibutuhkan untuk mewujudkan kawasan yang mandiri dan tahan pangan.


II. Kegiatan Yang Dilaksanakan
a. Uraian Kegiatan
a.1. Tahapan Kegiatan
1. Rapat Persiapan
Pada rapat persiapan ada beberapa agenda yang akan dilakukan yaitu:

  1. Pembahasan Konsep “ Ketahanan Pangan”

  2. Wacana Pelembagaan Ketahanan pangan Tingkat Wilayah

  3. Komitmen Tim Pelaksana Kegiatan Khususnya Tim POKJA dalam mengawal kegiatan

2. Pembagian Kuisioner
Dalam tahapan ini dilakukan pembagian kuisioner/ penggalian potensi masyarakat untuk mengarahkan pola pikir masyarakat pada pengelolaan ketahanan pangan dengan basis kelembagaan mandiri.


3. Pertemuan Pendahuluan
Pada pertemuan pendahuluan ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan:

  1. Penyampaian umum sistem ketahanan pangan dan peran masyarakat didalamnya.

  2. penggalian permasalahan umum masyarakat terkait situasi dan sistem ketahanan pangan

  3. Penggalian Harapan Masyarakat

  4. Identifikasi Sumber daya yang ada di masyarakat

4. Rapat Koordinasi I
Ada beberapa agenda yang akan dilakukan oleh Pada Tim Pokja dan Tim Teknis kegiatan yaitu:

  1. Evaluasi hasil pertemuan pendahuluan

  2. Menginventarisir permasalahan masyarakat yang disampaikan dalam pertemuan pendahuluan

  3. Perumusan akar masalah

  4. Analisa masalah

5. Pertemuan Lanjutan
Agenda yang ingin dicapai dalam pertemuan lanjutan ini adalah:

  1. Penyampaian situasi ketahanan pangan dari sisi ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan termasuk didalamnya teknis, modal, infrastruktur, kualitas dan semua aspek pendukung ketahanan pangan wilayah.

  2. Rumusan permasalahan, yaitu dari penggalian permasalahan umum masyarakat di rumuskan dalam bentuk yang lebih jelas dan terarah.

  3. Rumusan harapan, yaitu dari penggalian harapan masyarakat secara umum dirumuskan dalam bentuk yang lebih jelas dan terarah.

  4. Penawaran Solusi, yaitu melempar wacana pelembagaan ketahanan pangan untuk mengarahkan pola pikir masyarakat untuk menghimpun diri dalam sebuah sistem yang bisa menjadi instrumen dalam pembelaan dan advokasi ketahanan pangan masyarakat yang mandiri.

6. Rapat Koordinasi-2
Dalam rapat koordinasi-2 ada beberapa agenda yang akan dilakukan yaitu:

  1. Evaluasi hasil pertemuan lanjutan-1

  2. Perumusan akar masalah (lanjutan)

  3. Analisa Masalah (lanjutan)

  4. Pembahasan dan Analisa Konsep kelembagaan Mandiri

7. Pertemuan Lanjutan II.
Beberapa agenda yang akan dilaksanakan dalam tahapan ini yaitu:

  1. Penggalian kemungkinan adanya masalah-masalah yang baru dan Perumusan masalah yang lebih fokus.

  2. Perumusan harapan yang lebih konkrit dan penentuan sikap yang harus dilakukan untuk pencapaian harapan

  3. lanjutan wacana Kelembagaan sebagai bentuk konkrit dari upaya untuk mencapai harapan mulai dari bentuk kelembagaan, manfaat, personil dan lainnya.

  4. penguatan komitmen dari masyarakat agar benar-benar menyadari pentingnya kelembagaan tersebut dan peran mereka dalam pencapaian harapan melalui kelembagaan tersebut.

8. Rapat Koordinasi-3
Dalam Rapat koordinasi ini ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan yaitu:

  1. Evaluasi Pertemuan lanjutan-2

  2. menyusun bahan usulan kelembagaan baik bentuk, struktur tugas dan fungsinya.

  3. menyusun bahan usulan konsep visi/misi

  4. menyusun bahan usulan AD/ART

  5. Penilaian Personil

  6. Penyusunan rancangan tugas dan tanggung jawab personil kelembagaan

9. Workshop tingkat Desa
Kegiatan ini lakukan dengan beberapa agenda yaitu:

  1. penguatan komitmen masyarakat terhadap peran aktif dalam pengawasan ketahanan pangan melalui pelembagaan ketahanan pangan mandiri.

  2. usulan bentuk kelembagaan, struktur, tugas dan fungsi

  3. Rancangan visi misi kelembagaan

  4. Rancangan AD/ ART Kelembagaan

  5. Usulan Personil oleh anggota masyarakat, yang dipilih dari anggota masyarakat yang terseleksi kepedulian dan konsistensinya selama proses pertemuan-pertemuan sebelumya.

  6. Rancangan Tugas dan Tanggungjawab dari keanggotaan struktur kelembagaan yang dibentuk.itu:

10. Rapat Koordinasi-4
Dalam Rapat koordinasi ini ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan yaitu:

  1. Evaluasi hasil workshop tingkat desa

  2. Persiapan pembentukan pelembagaan masyarakat pengawas ketahanan pangan mandiri

  3. Pembahasan bentuk kelembagaan

  4. Pembahasan struktur kelembagaan

  5. Draf visi misi kelembagaan

  6. Draf AD/ART kelembagaan

  7. Draf tugas dan tanggung jawab personil

11. Workshop Tingkat Kecamatan
Dalam kegiatan ini ada beberapa agenda yang akan dilakukan yaitu:

  1. Penguatan komitmen masyarakat, penguatan komitmen ini harus terus dilakukaan agar masyarakat benar-benar mandiri dalam pelaksanaan pelembagaan sehingga hasil yang dicapai bisa optimal dan berkelanjutan.

  2. Pembentukan Kelembagaan yaitu pembentukan kelembagaan pengawasan ketahanan pangan mandiri mulai dari struktur, personil, penetapan visi misi, penetepan AD/ART, Peyusunan Uraian Tugas.

12. Rapat Koordinasi-5
Dalam rapat koordinasi ini ada beberapa agenda yang akan dilakukan yaitu:

  1. evaluasi hasil workshop tingkat kecamatan

  2. evaluasi keseluruhan rangkaian kegiatan

  3. rencana tindak lanjut.

a. 2. Tahap Pelaporan
    1. Laporan Tim Pokja dan Tim Teknis Kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Kab. Bima

    2. Laporan Kepala BKP Kab. Bima Kepada Bupati Kab. Bima Selaku Katua Dewan Ketahanan Pangan Kab. Bima

b. Batasan Kegiatan
Output dari seluruh rangkaian kegiatan ini sampai pada :

  1. Terbentuknya lembaga inti yang berasal dari masyarakat yang bertugas menghimpun permasalahan dan harapan masyarakat yang selanjutnya akan diserahkan pada tim pengelola dan tim pelaksana yang pembentukannya akan dirumuskan pada tahapan selanjutnya atau sesuai dengan perkembangan dan dinamika dalam proses pendampingan dan pembinaan agar selanjutnya kawasan mampu dan siap untuk mengelola kegiatan pengembangan kawasan mandiri pangan.

  2. Tersalurnya Bansos Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan

III. Maksud dan Tujuan
a. Maksud Kegiatan
Membantu pembentukan pola pikir masyarakat agar dapat memikirkan dirinya, lingkungannya dan posisinya dalam proses pembangunan khususnya bidang ketahanan pangan
b. Tujuan Kegiatan
Agar terbentuk pola pikir masyarakat untuk dapat menyiapkan instrumen yang bisa digunakan dalam pembelaan dan advokasi ketahanan pangan masyarakat.

IV. Pelaksanaan dan Penanggung Jawab Kegiatan dan Penerima Manfaat
a. Pelaksana Kegiatan
1.Tim Teknis Kegiatan
Tim Teknis Kegiatan bertanggung jawab pada:

  1. Menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan

  2. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait kelancaran kegiatan

  3. Bersama dengan tim pokja melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di lapangan

  4. Menyusun laporan perkembangan kegiatan.

Tim Teknis Terdiri dari:
Ketua          : Sekretaris BKP Kab. Bima
Sekretaris   : Kabid Ketersediaan Pangan

Anggota      :

  1. Kasubid Cadangan Pangan

  2. Kasubid Kelembagaan Pangan

  3. Kasubid Program dan Pelaporan

  4. Staf ketersediaan Pangan

2. Tim POKJA
Tim POKJA adalah Tim yang beranggotakan dari dinas instansi terkait yang berperan dalam pembentukan Ketahanan Pangan. Tim POKJA bertanggung jawab pada pelaksanaan Kegiatan dilapangan mulai dari narasumber pertemuan dan workshop, pendampingan sampai tercapainya tujuan kegiatan.
Ketua          : Kepala Badan Ketahanan Pangan Kab. Bima
Sekretaris   : Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Kab. Bima
Anggota      :

  1. Kabid Ketersediaan Pangan

  2. Kabid Konsumsi dan ketersediaan Pangan

  3. Kabid Distribusi dan Harga Pangan

  4. Kasubid Cadangan dan Kerawanan Pangan

  5. Kasubid Bidang Kelembagaan Pangan

  6. Kasubag Program dan Pelaporan BKP Kab. Bima

  7. BAPPEDA Kab. Bima

  8. Dinas Kesehatan Kab. Bima

  9. Dinas Perikanan Kab. Bima

  10. Dinas Pertanian Kab. Bima

  11. Dinas Perkebunan Kab. Bima

  12. Dinas Peternakan Kab. Bima

  13. BPPPPK Kab. Bima

  14. BPMDes Kab. Bima

  15. KBKS Kab. Bima

3. Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi
Ketua                             : Kabid Ketersediaan Pangan
Sekretaris                       : Kasubid Kelembagaan
Anggota PNS/Non PNS  : 4 (empat) orang
Panitia Pelaksana Rapat Koordinasi Bertanggung Jawab Pada:

  1. merancang dan mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan terkait pelaksanaan Rapat Koordinasi.

  2. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang dibutuhkan dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan Rapat Koordinasi

  3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Teknis Kegiatan.

4. Panitia Pelaksana Pertemuan dan Workshop
Ketua                             : Kabid Ketersediaan Pangan
Sekretaris                       : Kasubid Kelembagaan
Anggota PNS/Non PNS  : 4 (empat) orang
Panitia Pelaksana Pertemuan dan Workshop Bertanggung Jawab Pada:

  1. merancang dan mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan terkait pelaksanaan Pertemuan dan Workshop.

  2. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang dibutuhkan dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan Pertemuan dan Workshop

  3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Teknis Kegiatan.

b. Penanggungjawab Kegiatan
Penanggung jawab kegiatan adalah Tim Pengelola Kegiatan yang ada di Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bima.
Tim Pengelola Kegiatan bertanggung jawab pada:

  1. menyusun rencana anggaran dan kegiatan;

  2. mengelola kegiatan;

  3. mengendalikan pelaksanaan anggaran kegiatan;

  4. membuat laporan keuangan dan laporan kegiatan kepada Kepala Badan;

c. Penerima Manfaat
Penerima manfaat adalah satu kawasan yang dipilih dari kawasan yang berdasarkan FSVA 2014 masuk dalam prioritas 1,2 atau 3.

V. Indikator Keluaran dan Keluaran
a. Indikator Keluaran (kualitatif)
Terbentuknya masyarakat yang memiliki kesadaran untuk mengelola ketahanan dan kemandirian pangan dalam sebuah sistem yang lebih terorganisir sehingga terbentuk instrumen pembelaan dan advokasi berdasarkan kebutuhan mereka.
b. keluaran (kuantitatif)
sebagai tahap awal dari pembentukan Kawasan mandiri pangan maka keluaran (kuantitatif) yang diharapkan adalah Terbentuknya Lembaga Masyarakat Pengawas Ketahanan Pangan serta terlaksananya kegiatan penumbuhan kawasan Mandiri Pangan Pada Desa-desa Prioritas 1.

VII. Tempat Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan dilaksanakan di Kecamatan yang berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) kabupaten Bima Tahun 2014 beberapa desanya masuk dalam kategori 1 sampai 3.

VIII. Strategi Pencapaian Kegiatan
Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan dengan metode:

  1. Sosialisasi
    Sosialisasi dilakukan untuk menyampaikan gambaran umum sistem ketahanan pangan dan peran serta masyarakat didalamnya.

  2. Pendampingan dan Pembinaan
    Pendampingan dan Pembinaan dilakukan melalui tahapan tahapan pertemuan yang dilakukan di masing-masing desa. Empat tahapan dilakukan dimasing-masing desa yaitu Pertemuan Pendahuluan, Pertemuan Lanjutan, Pertemuan Lanjutan-II, Workshop Tingkat Desa. Dan Satu Tahapan yang dilakukan di tingkat kecamatan yaitu workshop tingkat kecamatan.

  3. Penyaluran Bantuan Sosial

  4. Monitoring dan Evaluasi
    Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan melalui perjalanan dinas untuk memonitoring perkembangan kegiatan dilapangan.