Permohonan Informasi

Alur Permohonan Informasi

Image

PROSEDUR PENYELESAIAN PERMOHONAN

Date: July 18, 2016 Posted by: Leillaa Zameelah

1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan Pemohon Informasi Publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;

2. Waktu penyelesian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak serta PPID dapat memeperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

3. Penyampaian /pendistribusian/penyerahan informasi public kepada pemohon informasi public dapat dilakukan secara langsung, melalui email, fax atau pun jasa pos.

4. Jika permohonan informasi diterima maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi,apakah dalam bentuk soft copy atau hard copy/data tertulis serta beban biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Bila permintaan informasi di tolak maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP

5. PPID Pembantu Badan Ketahanan PanganKabupaten Bima yang akan menolak memberikan Informasi Informasi publik yang baik sesuai dg ketentuan peraturan perundang-undangan,dengan prosedur sebagai berikut :

  • PPID Pembantu Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bima mempersiapkan daftar pemohon dan/atau pengguna informasi yang akan di tolak.
  • PPID Pembantu Badan Ketahanan PanganKabupaten Bima mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan anggota PPID Pembantu Dinas Perikanan dan Kelauatan Kabupaten BIma paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID Pembantu Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bima.
  • Hasil Keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
  • Hasil keputusan rapat di dokumentasikan dengan baik.

Sanksi Pidana UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Date: July 18, 2016 Posted by: Leillaa Zameelah

Pasal 51
Menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 5 Juta rupiah.

Pasal 52 Badan Publik yang sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan /atau tidak menerbitkan Informasi Publik dan mengakibatkan kerugian dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp. 5 Juta rupiah.

3. Penyampaian /pendistribusian/penyerahan informasi public kepada pemohon informasi public dapat dilakukan secara langsung, melalui email, fax atau pun jasa pos.

4. Jika permohonan informasi diterima maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi,apakah dalam bentuk soft copy atau hard copy/data tertulis serta beban biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Bila permintaan informasi di tolak maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan UU KIP

5. PPID Pembantu Badan Ketahanan PanganKabupaten Bima yang akan menolak memberikan Informasi Informasi publik yang baik sesuai dg ketentuan peraturan perundang-undangan,dengan prosedur sebagai berikut :

  • PPID Pembantu Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bima mempersiapkan daftar pemohon dan/atau pengguna informasi yang akan di tolak.
  • PPID Pembantu Badan Ketahanan PanganKabupaten Bima mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan anggota PPID Pembantu Dinas Perikanan dan Kelauatan Kabupaten BIma paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima PPID Pembantu Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bima.
  • Hasil Keputusan rapat koordinasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
  • Hasil keputusan rapat didokumentasikan dengan baik.