STRUKTUR ORGANISASI

DEWAN KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN BIMA 2016

BUPATI  BIMA

KEPUTUSAN BUPATI BIMA

NOMOR : 188.45/ 35 /004/2016

TENTANG

 

 PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BIMA

TAHUN ANGGARAN 2016

 

BUPATI BIMA,

 

Menimbang

 

 

 

 

 

 

Mengingat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. bahwa dalam rangka optimalisasi penerapan kebijakan dan regulasi teknis bidang ketahanan pangan di Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk membentuk Dewan Ketahanan Pangan;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016;

 

  1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
  9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

 

  1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah  Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah;
  6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
  11. Peraturan Bupati Bima Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016;

 

 

 

Menetapkan

 

KESATU

 

KEDUA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETIGA

 

KEEMPAT

 

KELIMA

 

 

:

 

:

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

:

 

:

MEMUTUSKAN:

 

 

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2016.

Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Dewan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud diktum  KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

 

1. Ketua bertugas :

    1. memimpin dan menggerakkan dewan ketahanan pangan dalam upaya koordinasi, perumusan kebijaksanaan serta pengendalian dan evaluasi di bidang pemantapan ketahanan pangan di daerah;
    2. memimpin dan mensinergikan komitmen dan dukungan anggota Dewan dalam mengimplementasikan kebijakan pemantapan ketahanan pangan di daerah;

 

2. Ketua harian bertugas :

  1. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan  teknis operasional pengendalian dan evaluasi pemantapan ketahanan pangan di daerah;
  2. mengkoordinasikan pokja ahli dan pokja teknis dalam menyusun rekomendasi kebijakan teknis dan operasional dalam upaya pemantapan ketahanan pangan di daerah;

 

3. Sekretaris bertugas

  1. memfasilitasi keperluan teknis dan administrasi Dewan Ketahanan Pangan di daerah;
  2. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi kebijakan  teknis operasional pengendalian dan evaluasi pemantapan ketahanan pangan di daerah;
  3. memfasilitasi koordinasi pokja ahli dan pokja teknis dalam menyusun rekomendasi kebijakan teknis dan operasional dalam upaya pemantapan ketahanan pangan di daerah;

 

4. Anggota bertugas :

  1. melakukan upaya alternatif kebijakan dan sasaran kebijakan teknis pemecahan masalah di tingkat lapangan;
  2. memberikan rekomendasi dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasional sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing secara terintegrasi dan terkoordinasi;

 

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dewan ketahanan pangan bertanggung jawab kepada Bupati;

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2016;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

 

Ditetapkan di       :Bima
pada tanggal       : 2016

BUPATI BIMA,

 

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
Tembusan disampaikan Kepada Yth ;

  1. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
  2. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI di Jakarta;
  3. Gubernur Propinsi NTB di Mataram;
  4. Kepala Badan Ketahanan Pangan Propinsi NTB di Mataram;
  5. Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba;
  6. Inspektur Kabupaten Bima di Raba;
  7. Kepala Bagian Keuangan Sekterariat Daerah Kabupaten Bima di Bima;
  8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekterariat Daerah Kabupaten Bima di Bima;
  9. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekterariat Daerah Kabupaten Bima di Bima.



>> Lihat Juga